EVALUASI MAKNA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Demonstrasi
merupakan sebuah tindakan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,
berupa kritik terhadap suatu keputusan atau kebijakan. Pemerintah telah
mengeluarkan aturan mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat,
berupa Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang KMPMU. Rumusan pasal 16
terdapat istilah perbuatan melanggar hukum yang bersifat multitafsir.
Tentu saja perumusan seperti ini dapat dipergunakan oleh orang-orang
yang dapat melegalkan suatu perbuatan atau mengkriminalisasikan
seseorang. Hal ini menjadi menarik dilakukan penelitian untuk mengetahui
apa makna dari perbuatan melanggar hukum dan bagaimana perumusan yang
baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.
Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini, penafsiran istilah
perbuatan melanggar hukum tidak lagi melanggar peraturan
perundang-undangan akan tetapi dapat melanggar hukum yang tidak
tertulis. Maka diperlukan adanya suatu kebijakan formulasi dalam
pembaharuan hukum dengan memperhatikan asas-asas dalam UU P3 sehingga
dapat terciptanya suatu kepastian hukum. Dan dalam penelitian ini
perumusan yang di pandang baik yaitu : “peserta pelaksanaan penyampaian
pendapat di muka umum yang melakukan tindakan “secara tidak sah atau
menimbulkan korban dan atau kerugian”,dapat dikenakan sanksi hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Atau
“peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yangg melakukan
perbuatan melanggar “undang-undang”, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.