POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA

ABSTRAK
Pelaksanaan pemilukada yang dipilih secara langsung oleh masyarakat merupakan bentuk pengembalian kedaulatan rakyat sebagaimana lazimnya dalam pemerintahan negara yang berdasarkan demokrasi dan merupakan dari berjalannya otonomi daerah. Didalam pelaksanaan Pemilukada tidak lepas dari bentuk-betuk kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang pemilu misalnya terjadinya praktek politik uang, penggelembungan suara, permasalahan daftar pemeilih tetap, keterlibatan aparat birokrasi dalam kampanye dan penetap bakal calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yakni penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ada kaitannya dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan didalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemilu khusunya mengenai politik uang dalam pemilukada, dan juga digunakan pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach) Bentuk politik uang secara luas. Hasil penelitian bahwa bentuk politik uang dalam pemilukada adalah pemberian atau di janjikan uang atau barang agar seseorang memilih calon tertentu atau tidak dan lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pemilukada adalah bawaslu.