EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NO 7 TAHUN 2002 TERKAIT PENGGUNAAN APARTEMEN SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PROSTITUSI (STUDI KASUS DI GRESIK)

Prostitusi didefinisikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah, yang sering terjadi di luar pernikahan, dan bisa melibatkan baik wanita maupun pria. Praktik ini sering kali disertai dengan transaksi yang dapat terjadi di berbagai jenis lokasi, termasuk apartemen. Penyewaan apartemen menjadi modus populer karena kemudahan akses, harga terjangkau, dan keamanan yang memungkinkan aktivitas prostitusi tanpa terdeteksi. Fenomena ini telah memicu peningkatan masalah sosial, termasuk eksploitasi dan ketidakstabilan moral. Selain itu, penegakan hukum terkait prostitusi di apartemen masih lemah, meski ada regulasi seperti Pasal 296 KUHP dan Perda Gresik yang mengatur larangan tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap pemilik apartemen yang terlibat dalam praktik ini juga belum efektif, dengan faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum sebagai penyebab utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan dalam menangani prostitusi di apartemen, khususnya di Gresik, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Socio Legal dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sebagai langkah strategis dalam upaya penegakan hukum terhadap penggunaan apartemen sebagai tempat prostitusi, pemerintah daerah di kabupaten gresik perlu meningkatkan upaya penerapan peraturan daerah mengenai praktek prostitusi di apartemen. Penegakan hukum terhadap penggunaan apartemen untuk prostitusi di Gresik melibatkan Satpol PP dan Polres Gresik. Penegakan hukum difokuskan pada pencegahan, pengawasan, dan edukasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan moralitas.