ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN DAERAH BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI KABUPATEN BANGKALAN

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi wisata dengan lokasi strategis untuk meningkatkan citra daerah, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum yang tepat agar pengembangan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan. Hadirnya program SDGs menjadi solusi dalam penyeimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, SDGs dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kebijakan daerah di bidang pariwisata guna memastikan kesesuaian regulasi dengan prinsip SDGs untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan berdasarkan perspektif SDGs di Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis serta menyelaraskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kesesuaian antara Perda No. 7 Tahun 2017 dan Perda No.1 Tahun 2020 dengan SDGs (tujuan ke-8, ke-11, ke-12, ke-14, dan ke-15 sebagai dasar analisis), pada beberapa pasalnya telah selaras dengan tujuan ke-8, ke-12, dan ke-15. Namun, terdapat kekaburan norma pada beberapa ketentuan terkait tujuan ke-15 tentang ekosistem daratan, serta belum terintegrasinya tujuan ke-11 dan ke-14. Untuk mengatasinya, penelitian ini merekomendasikan untuk memperjelas ketentuan selanjutnya melalui Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi norma yang telah diselaraskan dengan tujuan SDGs dan disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan pariwisata di Kabupaten Bangkalan, yang dapat diintegrasikan sebagai dasar dalam ketentuan lanjutan dalam Peraturan Bupati tersebut.