PERATURAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai politik dengan alasan ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diproses dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan pengajuan permohonan, Persidangan, rapat musyawarah hakim dan diahiri dengan putusan namun proses persidangan ini belum dilaksanakan disebabkan karena belum ada pemohon yang mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pembubaran partai politik. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif, Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara identifikasi kemudian inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pmebubaran partai politik yaitu pertama pengajuan permohonan, kedua Persidangan, ke tiga rapat musyawarah hakim dan keempa putusan.
Kata kunci: prosedur, pembubaran, partai politik