PENGATURAN STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMTAIS LENGKAP MENURUT PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2010

Standar Pelayanan merupakan tolak ukur dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Standar pelayanan ini diterapkan pada berbagai sektor, khususnya pada penelitian ini di sektor pertanahan dan salah satu layanannya yaitu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. PTSL adalah program pemerintah dalam rangka pemberian kepastian hukum atas tanah, Kantor Pertanahan sebagai instansi penyelenggara layanan dalam pelaksanaan PTSL ini mengacu pada Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Pengaturan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan atau Perka BPN No. 1 Tahun 2010. Namun, pada peraturan tersebut tidak mencerminkan standar pelayanan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Komponen standar pelayanan dalam Perka BPN No. 1 Tahun 2010 tersebut hanya mencakup 4 komponen saja yaitu, dasar hukum, persyaratan, biaya, dan waktu, sedangkan komponen standar pelayanan pada Undang-Undang Pelayanan Publik adalah 14 komponen. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana seharusnya komponen standar pelayanan menurut Perka BPN No. 1 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan Perundang-undangan. Dilakukan dengan menganalisis Perka BPN No. 1 Tahun 2010, Undang-undang Pelayanan Publik serta peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, kajian terhadap buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan mengenai komponen standar pelayanan antara Perka BPN No. 1 Tahun 2010 dengan UU No. 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan oleh Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang sebaiknya terdapat pembaharuan atau kajian ulang terhadap peraturan tersebut supaya dalam memberikan layanan lebih maksimal dan terwujudnya kepastian hukum.