Pertanggungjawaban Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan pertanggungjawaban hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan BPD dalam penetapan P2KD serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum BPD dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki kewenangan yang jelas dan tegas dalam membentuk serta menetapkan P2KD, yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa untuk memastikan proses pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum BPD atas penetapan P2KD masih menghadapi tantangan, terutama terkait kekosongan regulasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar BPD dapat menjalankan kewenangannya secara akuntabel dan sesuai prinsip demokrasi desa.