KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA(Analisis Kasus Putusan Nomor 170/PID.B/2015/PN.Bangkalan)

Putusan hakim dalam perkara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbagai usaha yang dilakukan penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan berencana merupakan contoh kasus dimana penjahat memiliki banyak cara (modus operandi), maka bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya sangat dibutuhkan untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban kejahatan. Keterangan medis yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang kemudian disebut dengan Visum Et Repertum.
Pembuktian yang dianut KUHAP menganut teori tentang pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) merupakan teori tentang antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim saja atau semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Dengan menggunakan Metode Penelitian Normatif, Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder serta analisis bahan hukum Deduktif maka Kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana memiliki peranan penting sebagai barang bukti dalam perkara pembunuhan berencana karena Visum Et Repertum merupakan keterangan yang diberikan oleh ahli mengenai apa yang dilihat, diperiksa terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Visum Et Repertum hanya termasuk satu diantara lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti surat , akan tetapi Visum Et Repertum apabila dikaitkan dengan pasal 1 dari Stb. 1937 No. 350 dapat disebut dengan keterangan ahli yang juga merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Sehingga, Visum Et Repertum dalam pembuktian perkara pidana penting untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya Visum Et Repertum itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.

Kata Kunci: Kedudukan Visum Et Repertum, Pembuktian, Pembunuhan berencana