KAJIAN YURIDIS BATAS UMUR ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG SUDAH BERSTATUS KAWIN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masa depan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, perkembangan zaman serta pengaruh lingkungan sosial memunculkan fenomena anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk anak yang telah menikah. Skripsi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai batasan umur anak dan status kawin terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Batas umur merupakan merujuk pada usia minimal yang ditetapkan dalam suatu peraturan hukum untuk memberikan seseorang hak dan kewajiban tertentu untuk menentukan status hukumnya. Dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang batas umur anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun. Namun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum nampak secara jelas mengenai perlindungan hukum dan batasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana namun sudah berstatus kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa regulasi mengenai batas umur terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun sudah berstatus kawin belum Nampak adanya perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana namun sudah berstatus kawin. Regulasi mengenai anak pelaku pidana yang sudah berstatus kawin harus seimbag dengan pelaksanaan bersama dengan penegak hukum dalam memenuhi hak dan kewajiban untuk anak agar mencapai sebuah perlindungan hukum yang tepat bagi anak.