TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP KETENTUAN PERSETUJUAN EKSPLISIT DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Perkembangan era digital membawa penggunaan data pribadi menjadi hal yang krusial, sehingga menuntut adanya persetujuan tertulis dari pemilik data, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Notaris sebagai pejabat umum yang dalam pelaksanaan jabatannya menghimpun dan mengelola data pribadi, berada dalam posisi strategis sebagai pengendali data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum notaris dalam kerangka UU PDP serta bagaimana penerapan persetujuan tertulis dilakukan dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa kantor notaris di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni dengan menyajikan data secara sistematis, logis, dan terstruktur untuk menggambarkan praktik di lapangan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dikategorikan sebagai badan publik dalam konteks pengendali data sesuai UU PDP sehingga demikian hubungan hukum keperdataan antara Notaris dan klien, Notaris wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Eksplisit guna pemenuhan asas-asas hukum yang terkandung dalam UU PDP. Persetujuan tertulis secara formil belum dilaksanakan secara eksplisit, namun seluruh proses pembuatan akta dinilai telah merepresentasikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam UU PDP.