DIVERSI DAN PEMISAHAN PERKARA ANAK DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dan pemisahan perkara antara anak dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversi merupakan mekanisme hukum yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur alternatif yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penerapan diversi, khususnya pada kasus yang melibatkan anak dan orang dewasa dalam satu perkara pidana. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah penggabungan perkara (voeging) yang sering terjadi dalam praktik peradilan, sehingga mempengaruhi penerapan diversi bagi anak. Pemisahan perkara anak dan orang dewasa sangat penting untuk melindungi hak anak, mengingat perbedaan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial antara anak dan dewasa. Pasal 24 UU SPPA dan Pasal 142 KUHAP mengatur pentingnya pemisahan perkara ini dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa pemisahan perkara anak dan orang dewasa berperan untuk memastikan bahwa anak mendapat perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada penghukuman. Selain itu, penelitian ini menyarankan untuk memperkuat kebijakan, prosedur, dan fasilitas yang mendukung pemisahan perkara dan penerapan diversi di Indonesia. Penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi untuk efisiensi proses administrasi, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan diversi dan pemisahan perkara anak dan dewasa. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, menjaga masa depan mereka, dan mencegah stigmatisasi yang dapat merusak proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.