Potret Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Bangkalan

ABSTRAK

Penerimaan dari sektor pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang cukup besar karena adanya beberapa Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Bangkalan. Besarnya pajak rumah kos dan kriteria menjadi wajib pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Teknis dan Tatacara Penyelenggaraan Pajak Hotel, pajak rumah kos dipungut dengan System Self Assessment karena pajak rumah kos merupakan bagian dari pajak hotel sehingga pemungutan pajak rumah kos sama denga pajak hotel. Potret pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari sisi regulasi, wajib pajak rumah kos dan juga dari sisi Badan Pendapatan Daerah. Dari sisi regulasi dilihat dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha rumah kos, kriteria untuk wajib pajak rumah kos, dan juga sistem pemungutan pajak rumah kos yang berjalan belum begitu baik. Dari sisi wajib pajak rumah kos masih kurangnya kesadaran untuk membayar pajak rumah kos sebagai kewajibannya. Dan untuk dari sisi Badan Pendapatan Daerah yaitu kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah.
Kata kunci: Pajak rumah kos, Regulasi, Wajib Pajak Rumah Kos, Badan Pendapatan Daerah.