Kualifikasi Tindak Pidana Google Play Store Dalam Mengedarkan Aplikasi Streaming Film Ilegal Loklok

Google Play Store bertindak sebagai perantara dalam mengedarkan aplikasi streaming illegal Loklok menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin menyebar luas. Regulasi mengenai perantara platform digital diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur mengenai pelanggaran hak cipta secara langsung dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap platform digital sebagai perantara sehingga menimbulkan tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak perantara. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait kualifikasi tindak pidana serta pertanggungjawaban kepada perantara pelanggar hak cipta sebagai bentuk menjangkau perbuatan baru dalam ekosistem digital yang kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan metode analisa bahan hukum interpretasi. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa tindakan Google Play Store dalam mengedarkan aplikasi streaming illegal Loklok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selain itu terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada perantara pelanggar hak cipta dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu adanya regulasi mengenai perantara pelanggar hak cipta terutama dalam platform digital sangat dibutuhkan sebagai bentuk keseimbangan antara inovasi digital dan regulasi hak cipta di era digital.