TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Hukum pajak merupakan hukum fungsional yang mengabdi pada negara. Kewajiban membayar pajak, wajib dilakukan oleh setiap subjek hukum (wajib pajak). BUMN sebagai wajib pajak harus membayar pajak, karena merupakan ketentuan yuridis yang harus di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan asas equality before the law. yang tidak membedakan antara wajib pajak orang dengan badan khususnya BUMN, yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak. Tentu akan dilakukan proses penagihan pajak dan memberikan sanksi-sanksi atas keterlambatan tersebut. Pelaksanaan penagihan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak BUMN tersebut merupakan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak yang dipercayai oleh negara untuk menanganinya. Isu hukumnya adalah pertama proses penagihan pajak bagi BUMN apabila terlambat dalam pembayaran, kedua sanksi bagi BUMN.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan dan peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah, berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait proses penagihan pajak bagi BUMN apabila terjadi keterlambatan membayar pajak dan Sanksi yang diberikan terhadap BUMN oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila wajib pajak badan tidak membayar pajak setelah jatuh tempo satu bulan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengihan Pasif (Persuasif) berupa Himbauan dan Penagihan aktif yang berupa Surat teguran, penagihan dengan surat paksa dan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak badan yang disebabkan oleh STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali, berbentuk sanksi administrasi Bunga, Denda, Kenaikan Pajak dan sanksi Pidana.