KEMANDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM BERPERAN SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Organisasi masyarakat adalah organisasi yang di bentuk secara sukarela oleh masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan. Dan organisasi ini merupakan organsasi yang mandiri tanpa adanya intervensi dan ketergantungan dari pemerintah. Akan tetapi dalam UU No. 17 tahun 2013 pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pemberdayaan pada organisasi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah ikut campur dalam kegiatan organisasi masyarakat. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti sebab organisasi masyarakat bebas dari campur tangan dari siapapun baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini di lakukan untuk memaparkan bagaimana sifat kemandirian yang ada pada organisasi masyarakat dan menjelaskan apakah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada organisasi masyarakat dapat di kategorikan sebagai bentuk intervensi ataukah tidak.
Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif. Adapun pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan perundang undangan (The Statute Approach) serta pendekatan konsep hukum (Analitical Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa organisasi masyarakat memiliki sifat kemandirian yang tidak dapat di lakukan intervensi dari pihak manapun termasuk negara, kecuali dalam hal terkait dengan ideologi dan kedaulatan negara. pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat, Meskipun secara tersurat tidak menunjukkan intervensi tetapi bila di lihat secara tersirat pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah termasuk dalam intervensi samar.