PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah kristalisasi dari suatu langkah pendayagunaan keuangan daerah yang dilakukan secara terencana dan teratur sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu Peran serta masyarakat dalam hal penyusunan dan pengawasan APBD sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Dalam hal ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Bagaimanakah peran Pamarintah Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan buku-buku yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBD. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat belum berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai dengan pertauran perundang-undangan. Sampai saat ini pelibatan masyarakat dalam Muasyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) belum berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional yang mengatur adanya pelibatan masyarakat. Pemerintah daerah juga belum mengatur mengenai pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBD.

Kata Kunci: (Partisipasi publik,perencanaan dan pengawasan).