PENEMPATAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG SUDAH MENIKAH PADA SAAT MENJALANI PIDANA

Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika dijatuhi pidana penjara. Namun dalam praktiknya, anak yang telah menikah sering kali ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dewasa. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum dan perlindungan anak, karena penempatan anak di LAPAS dewasa berpotensi menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penempatan anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperkuat analisis, digunakan teori-teori hukum seperti Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tujuan Hukum sebagai dasar pertimbangan normatif terhadap penempatan anak yang sudah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak yang sudah menikah di LAPAS dewasa bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA. Pencampuran dengan narapidana dewasa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan melanggar prinsip keadilan serta perlindungan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa status pernikahan tidak menghapus hak anak atas perlindungan hukum. Oleh karena itu, anak tetap harus ditempatkan di LPKA demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai amanat hukum yang berlaku.