ASAS KETERPADUAN DALAM PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat berpotensi besar menjadi tempat tindak pidana perikanan yang masif. Oleh karena itu, potensi besar tersebut harus diiringi dengan penegakan hukum yang efektif. Adapun dalam hal ini yang diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum terutamanya pada tahap penyidikan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan) adalah PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan penyidik Polri. Penegakan hukum pada tindak pidana perikanan termasuk kedalam proses pengelolaan perikanan. Maka dari itu penegakan hukum terutama pada tahap penyidikan pada tindak pidana perikanan harus memenuhi asas keterpaduan yang terdapat dalam pasal 2 huruf (g) UU Perikanan. Penelitian ini akan menganilis apakah pengaturan penyidikan pada tindak pidana perikanan telah memenuhi asas keterpaduan atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan menggunakan metode analisis bahan hukum Preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penyidikan dalam tindak pidana perikanan tidak memenuhi asas keterpaduan yang termuat dalam pasal 2 huruf (g) UU Perikanan karena terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan, tumpang tindih kewenangan penyidikan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa aturan tentang wilayah penyidikan dari masing-masing penyidik tindak pidana perikanan dan aturan-aturan tersebut tidak memuat pola koordinasi yang digunakan oleh setiap penyidik, pengklasifikasian jenis tindak pidana perikanan yang ditangani oleh setiap penyidik, dan batas-batas kewenangan penyidik pada setiap wilayah penyidikan yang diisi oleh lebih dari satu penyidik tindak pidana perikanan.