PEMENUHAN LEGALITAS DAN IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA KEGIATAN BERUSAHA DI WILAYAH PERAIRAN DI KABUPATEN SUMENEP

Permasalahan legalitas dalam pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan usaha di Kabupaten Sumenep menjadi isu krusial. Tidak dipenuhinya persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan ruang laut telah memenuhi standar legalitas serta mengidentifikasi implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan legalitas dalam pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan berusaha di pesisir Kabupaten Sumenep serta implikasi hukumnya bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha di wilayah pesisir serta beberapa instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Permen KP No. 28 Tahun 2021. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami keterkaitan antara pemanfaatan ruang laut dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima pelaku usaha di wilayah perairan Sumenep tidak memenuhi ketentuan dasar dalam Pasal 123 Ayat (3) Permen KP No. 28 Tahun 2021, terutama dalam kepemilikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, serta proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu lama. Selain itu, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis turut menjadi faktor penghambat. Implikasi hukum dari ketidakpatuhan ini meliputi sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin usaha, hingga denda administratif, sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 26 Tahun 2022. Selain itu, pelanggaran yang berdampak pada ekosistem atau mengubah fungsi ruang laut dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014, dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimum Rp20 miliar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum serta optimalisasi pengawasan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan pemanfaatan ruang laut.