PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR CICILAN PEMBIAYAAN

Pasal 236 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menentukan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha sektor keuangan adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, nasabah yang terlambat membayar cicilan pembiayaan konsumen tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil berupa penarikan objek jaminan fidusia semena-mena oleh debt collector yang ditunjuk oleh pihak leasing. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang kualifikasi keterlambatan pembayaran cicilan oleh konsumen sehingga lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia akibat konsumen terlambat membayar cicilan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu debt collector. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganpendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi keterlambatan pembayaran cicilan oleh konsumen sehingga lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia, hal tersebut sudah sesuai dengan perjanjian, karena konsumen telah terlambat melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan yang berarti telah melewati dari hari ke 31 (tiga puluh satu) sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Namun, untuk dapat melakukan eksekusi, disyaratkan bahwa konsumen harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi dan untuk dapat dinyatakan wanprestasi diperlukan adanya somasi (peringatan). Eksekusi jaminan oleh debt collector akibat konsumen terlambat membayar cicilan pembiayaan, hal tersebut diperbolehkan, namun penggunaan debt collector pada perusahaan pembiayaan tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindakan penarikan paksa terhadap objek jaminan, dan intimidatif terhadap konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan.