IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN SAMPEL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEMBAKAU (STUDI KASUS DI DESA DURBUK, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN)

Pengambilan sampel tembakau merupakan salah satu bagian penting dalam proses transaksi jual beli tembakau, khususnya di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dikenal sebagai sentra penghasil tembakau. Dalam praktiknya, pengambilan sampel seringkali melebihi batas maksimal 1 kg sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura. Hal ini menimbulkan kerugian bagi petani karena berkurangnya berat tembakau yang dijual, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk dan menganalisa efektivitas penerapan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem jual beli di pasaran dan sistem jual beli melalui juragan atau pelaku usaha. Namun, dalam sistem jual beli melalui juragan atau pelaku usaha terdapat pelaku usaha yang melanggar Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau. Efektivitas Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 di Desa Durbuk belum efektif. Secara struktur, pengawasan lemah meski payung hukum ada. Substansi hukumnya jelas, namun belum didukung norma pelaksana yang memadai. Kultur hukum masyarakat yang sudah terbiasa dan minim kesadaran hukum turut menghambat penerapan aturan.