Implementasi PMK No.5/PMK.010/2022 Terhadap Penjualan Kendaran Mobil Bekas Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dealer Mobil Bekas APJM PELITA JEMBER)

Pandemi membawa dampak yang kompleks, sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan untuk melakukan program percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022, program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli masarakat dalam medorong sektor produksi padat karya, di tengah penurunan ekonomi saat pandemi Covid-19.rnRumusan masalah(1) Bagaimana kebijakan dan ketentuan sistem penjualan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-5/PMK.010/2022 (2)Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 dalam perspektif hukum Islam di dealer mobil bekas APJM PELITA.rnMetode penelitian kualitatif, memperoleh data dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memahami dinamika yang terjadi dari berbagai sudut pandang. Data sekunderdidapatkan melalui buku, jurnal dan dokumen resmi, selanjutnya di analisis dari data empiris dan diakhiri kesimpulan.rnDalam Siyāsah Māliyah adalah suatu tanggung jawab pemerintah dalammempertahankan kestabilitasan ekonomi dengan cara memberi insentif pajak berupa PPnBM demi tercapainya stabilitasekonomi negara.Islam mengisyaratkandalam segala aspekperlumempertimbangkankemaslahatan dengan menolak kemadaratanserta dapat menenetukan kemanfaatan secara selektif yang memprioritaskan mafsadat lebih besar daripada yang lebih kecil.