REEVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN MOTOR LISTRIK TERKAIT KONTRADIKSI DAN KETIADAAN NORMA

Kendaraan motor listrik menjadi inovasi terbaru tranportasi darat yang menjadi perbincangan belakangan ini. Beberapa tahun terakhir, penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Namun, kendaraan motor listrik yang sebelumnya bertujuan untuk menghemat penggunaan bensin, justru menyebabkan beberapa kekhawatiran, karena banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh pengguna kendaraan motor listrik. Regulasi terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menimbulkan kontradiksi dan celah hukum yang berpotensi menyebabkan pelanggaran, seperti perbedaan klasifikasi, kewajiban registrasi kendaraan, dan batas usia pengguna yang tidak konsisten dengan aturan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam penelitian ini terdapat permasalahan sebagai berikut: pertama, klasifikasi kendaraan motor listrik sebagai objek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, Ketercukupan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengakomodasi ketentuan pidana terhadap penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang yang relevan, data sekunder menggunakan buku yang relevan dan tersier seperti kamus. Secara keseluruhan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dipaparkan secara deskriptif lalu ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, pertama, berdasarkan klasifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan motor listrik dapat diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor sehingga harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Kedua, terdapat kontradiksi dan ketiadaan norma dalam regulasi yang relevan dengan penggunaan kendaraan motor listrik, kontradiksi dan ketiadaan norma yang terjadi berkaitan dengan kewajiban registrasi, batas usia pengguna, serta sanksi hukum, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak cukup mengakomodasi ketentuan penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reevaluasi terhadap tersebut agar terdapat pembaharuan hukum yang mengakomodasi kendaraan motor listrik.