Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Jaminan Tanah Yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Sumenep (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA/Smp)

Perjanjian hutang piutang antara Debitur dan Kreditur harus ada yang namanya jaminan untuk menjamin suatu hutang tertentu. Untuk menjamin suatu hutang tertentu, jaminan harus ada dalam perjanjian hutang piutang antara Debitur dan Kreditur. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, jaminan berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, harus dibebani dengan hak tanggungan terlebih dahulu. Pada Bank Syariah nasabah yang melakukan perjanjian hutang piutang juga harus memberikan jaminan, jika jaminan tersebut berupa hak atas tanah maka harus dibebani hak tanggungan terlebih dahulu. Namun, pada faktanya banyak permasalahan yang timbul akibat nasabah yang tidak melakukan kewajibannya atau disebut wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana dasar hukum penetapan putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif Undang-Undang Hak Tanggungan? dan 2) Bagaimana dasar hukum penetapan putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif Hukum Perbankan Syariah?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, sedangkan sumber bahan hukum sekunder didapat dari beberapa buku dan literatur yang membahas terkait penyelesaian wanprestasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pertama, dasar hukum putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 bahwa pemberian jaminan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, akan tetapi pada putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, ditemukan fakta bahwa jaminan yang diberikan belum didaftarkan atau dibebani hak tanggungan. Sehingga kreditur sebagai pemegang jaminan tidak mempunyai kedudukan preference, yang dimana kreditur tidak dapat didahulukan atau diutamakan kepentingannya. Hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa jaminan tersebut sah dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan. Hal ini nantinya dapat mengakibatkan objek jaminan tidak dapat dieksekusi, dan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka, eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tidak dapat terlaksana. 2) Kedua, dasar hukum putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif hukum perbankan syariah bahwa sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah nasabah yang tidak melakukan kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS berhak melakukan pembelian setengah atau semua agunan baik dengan cara pelelangan atau cara lain diluar dari cara tersebut dengan berlandaskan pada penyerahan secara kemauan sendiri oleh pemilik jaminan yang berdasar pada prinsip sukarela (ridha’iyyah) dalam ekonomi syariah. Pada pertimbangannya Majelis Hakim tidak menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perbankan Syariah, melainkan hanya menggunakan kaidah pada prinsip perbankan syariah.