JUAL GADAI TANAH PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Di Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang terdapat sengketa antara X (orang yang memerlukan uang dengan menyerahkan tanah) dan Y (orang yang memberikan uang dengan menerima penyerahan tanah) karena adanya perbedaan perspektif terkait status penyerahan sebidang tanah. Awalnya, X menggadaikan sebidang tanah pertaniannya kepada Y senilai Rp 390.000.000 dengan batas waktu 6 bulan. Sebagai buktinya, X menyerahkan sertifikat tanahnya. Namun, setelah 6 bulan, X ternyata belum dapat menebus kembali tanahnya, sehingga Y menganggap transaksi tersebut sebagai jual beli. Penelitian ini mengkaji apakah perbuatan X menyerahkan tanah kepada Y dapat dikualifikasikan sebagai gadai tanah pertanian menurut hukum adat, dan apakah klaim Y untuk memiliki sebidang tanah yang diserahkan kepadanya tersebut dibenarkan menurut hukum adat. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat, serta putusan pengadilan terkait (Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Pya dan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Sel). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengoperan tanah oleh X kepada Y lebih tepat dikualifikasikan sebagai jual gadai tanah pertanian menurut hukum adat. Klaim Y untuk memiliki tanah X akibat X tidak menebus kembali tanahnya sesuai dengan waktu yang disepakati, tidak dapat dibenarkan karena menurut hukum adat, jual gadai itu tidak ditujukan untuk di jual atau di oper selama-lamanya, tetapi pengoperan tersebut mengandung ketentuan bahwa pemilik awal masih dapat menebus kembali dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Objek gadai tidak otomatis menjadi milik Y setelah jatuh tempo, terdapat tindakan lain yang diperlukan yaitu melalui Putusan Pengadilan berdasarkan permohonan dari pemegang gadai. Hakim dapat memberikan tambahan tempo/waktu kepada X untuk melakukan penebusan kembali, apabila tidak dilakukan lagi maka tanah itu baru ditetapkan menjadi milik Y, apabila perlu dengan menambah uang gadai kepada X.