PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK MELALUI PENYELESAIAN MEDIASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

Perselisihan hubungan industrial ada 4 salah satunya dan banyak terjadi yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja, Perselisihan hubungan industrial Banyak terdapat pada daerah yang disebut sebagai salah satu kawasan industri, dan salah satu daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan industri berkembang dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berada diurutan ke-5 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan adanya perselisihan maka ada penyelesainya, dan penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja yaitu salah satunya dengan mediasi yang dilakukan dengan melibatkan mediator yang dilakukan di dinas dalam bidang ketenagakerjaan pada kabupaten/kota. Tujuan dengan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha yang terdaftar pada dinas tenaga kerja Kabupaten Mojokerto sudah diberikan dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hukum mediator dalam memberikan anjuran melalui penyelesaian mediasi pada dinas tenaga kerja Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dikaji dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dan menadapatkan hasil penelitian yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hak-hak pekerja pada perjanjian bersama tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, karena apabila pekerja menyetujui hak yang diberika oleh pengusaha maka perjanjian bersama tersebut tetap sah selama para pihak bersepakat. Pertimbangan hukum mediator dalam memberikan anjuran tertulis telah sesuai dengan peraturan yang ada karena melihat fakta hukum yang didukung dengan bukti lalu menghubungan dengan peraturan yang relevan dan terbaru.