IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Pekerja migran Indonesia (PMI) telah menjadi penyokong ekonomi nasional dengan kontribusi remitan yang tinggi. Namun, ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI, seperti berangkat secara non prosedural, kekurangan dokumen, gaji tidak sesuai janji, dan tindakan kekerasan dari majikan. Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu wilayah dengan warganya yang banyak menjadi PMI dan berangkat secara non prosedural melalui tekong/calo sehingga mengalami masalah karena penempatannya tidak sesuai dengan Undang Undang. Sehingga terdapat dua rumusan masalah yang akan peneliti kaji, yang pertama bagaimana pelaksanan perlindungan hukum terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan dan kedua bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan. Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisa dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran bermasalah serta tanggung jawab pemerintah di Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan, dengan melalui Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan telaah kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini pertama pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan perlindungan hukum kepada PMI sesuai dengan proses penempatannya karena perlindungan hukum dapat diberikan apabila penempatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan sedangkan untuk yang berangkat secara non prosedural pemerintah memberikan perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia yakni mengacu pada hak asasi manusia, kedua tanggung jawab pemerintah terhadap PMI bermasalah telah terlaksana namun belum secara optimal. Sehingga deng itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para PMI dan tekong/calo yang terlibat dalam proses penempatannya dan perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yang mengacu kepada undang undang yang baru yakni Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.