PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI KABUPATEN SUMENEP

Pekerja Migran Indonesia disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalamnegeri, menyebabkan banyaknya migrasi internasional bagi pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tercatat sebanyak 274, 965 yang ditempatkan diluar negeri. Tujuannya selain untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan cara instan, tidak sedikit dari mereka yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia karena sudah menjadi hal yang lumrah di daerah dan keluarganya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni mengenai perlindungan sosial bagi pekerja migran bersadarkan ketentuan Indonesia dan Malaysia, dan juga mengenai pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja migran di kabupaten sumenep. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan undang undang sebagai pendekatan fakta. Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten sumenep, pada dua wilayah yakni Desa Karang Cempaka dan Ging-ging. Dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial terhadap ketentuan negara Indonesia dan Malaysia apakah sudah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak bagi pekerja migran dan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial bagi pmi di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan sosial terhadap ketentuan negara Indonesia dan Malaysia ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan karena tidak adanya peraturan yang khusus mengatur terkait pelaksanaan perlindungan sosial bagi Pekerja Asing di Malaysia, selain itu Pelaksanaan perlindungan sosial bagi PMI sendiri masih belum maksimal, dan hanya dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pemberangkatan secara prosedura. Hal ini terjadi akibat belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja migran, kewajiban melaksanakan perlindungan bagi pmi juga dilakukan oleh Lembaga swadaya, yang mana di kabupaten sumenep juga telah terlaksana walaupun tidak untuk seluruh wilayah yang banyak pekerja migran.