IMPLIKASI YURIDIS BERUBAHNYA LEMBAGADEWANPERTIMBANGAN PRESIDEN MENJADI DEWANPERTIMBANGAN AGUNG TERHADAP SISTEMKETATANEGARAAN DI INDONESIA

Penelitan ini mencoba mengulas konsep lembaga Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dengan melihat konsep DewanPertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalamstruktur ketatanegaraan Indonesia, komposisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) serta melihat perbedaan kedudukan dan konesp dalam memberikan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini merupakanpenelitian kepustakaan (libraryresearch) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatansejarah.Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumenyaitu peraturan perundang-udangan serta literature dan data yang diperoleh dari penelitiankepustakaan diolah menggunakan metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini (Wantimpres KeberadaanDewan Pertimbangan Agung ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUDNRI Tahun 1945, DPA berkedudukan sebagai organ tinggi negara yang sejajar denganPresiden. Dengan adanya perubahan menjadi dewan pertimbangan presiden tidak lagi sebagai lembaga tinggi Negara, dimana secara konsep kedua lembaga ini memiliki perbidaan yang dulunya sebagai lembagi tinggi negara tapi sekarang barada di bwahlembaga kepresiden. Implikasi dari Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006Tentang Dewan Pertimbangan Presiden perubahan ini dapat merusak sistemketatanegaraan di Indonesia di sebabkan perubahan ini tidak subtantif terhadapakebutuhan dalam ramgaka perbaikan sistem ketatanegaraan