IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PANGGILAN PIHAK PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Panggilan yaitu menyampaikan secara resmi (official) dan patut (Properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau Pengadilan. Pemanggilan pihak menjadi salah satu tahap penting dalam proses peradilan, didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 telah diatur mengenai proses pemanggilan dalam perkara perdata. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan dan dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan dan juga untuk mengetahui dampak dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemanggilan Pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemanggilan pihak pada perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses panggilan pihak di Pengadilan Agama Bangkalan. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasinya yang disebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang aturan ini.