STUDI KOMPARATIF SYARAT SAHNYA PERJANJIAN ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERIKATAN PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Era globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat dan tidak dapat dihindari, memaksa dunia bisnis juga ikut menggunakan teknologi, Perkembangan tersebut telah membawa pengaruh baru yang sebelumnya belum pernah dibayangkan, sehingga setiap aspek kehidupan manusia turut dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Dengan adanya perkembangan tersebut, gaya hidup masyarakat menjadi lebih serba instan karena banyaknya orang yang memiliki mobilitas tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan masyarakat sering mencari solusi yang cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak terkecuali dalam membuat sebuah perjanjian, saat ini banyak digunakan Perjanjian Elektronilk. Meskipun secara aturan Perjanjian Elektronik tunduk pada Pasal 1313 KUHPerdata namun penggunaan Perjanjian Elektronik juga mengandung adanya klausa baku, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian Pustaka (Library Research) dan tipe Penelitian yaitu deskriptif analisis, ditemukan Dari penelitian ini bahwa menurut pandangan hukum islam perjanjian baku termasuk pada perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung salah satu prinsip, yaitu prinsip keseimbangan (tawâzun). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan). Sedangkan dalam pandangan hukum perdata perjanjian yang menggunakan klausula baku adalah batal demi hukum karena perjanjian elektronik tidak memenuhi unsur Objektif menurut pasal 1313 KUHperdata yaitu ada indikasi melanggar undang-undang,Namun menurut UU ITE Tentang Transaksi Elektronik penjual di sarankan untuk mempunyai I’tikad baik dalam perjanjian klausula baku