ANALISIS PUTUSAN NOMOR 295/Pid.B/2011/PN.Smp TERKAIT UNSUR DAN KUALIFIKASI DELIK DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H KUHAP

Surat putusan pemidanaan salah satunya putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp, yang hanya tersirat uraian unsur dan kualifikasi delik sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, sedangkan apabila tidak dipenuhi huruf h pasal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Apakah pertimbangan putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp yang didalamnya tidak terdapat ratio decidendi secara tersurat terkait unsur dan kualifikasi delik (tindak pidana) bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP? dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan yang tidak memuat unsur pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP?
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan sumber bahan hukum yang sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan berfikir secara deduktif.
Uraian unsur dan kualifikasi delik pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi syarat mutlak dalam putusan pemidanaan, karena pertimbangan unsur dan kualifikasi delik menjadi penentu seorang terdakwa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana. Uraian unsur dan kualifikasi delik merupakan salah satu pertimbangan yuridis atau ratio decidendi dalam putusan pemidanan yang sangat berpengaruh terhadap amar putusan. Putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp telah nyata menunjukkan kekhilafan dan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP karena tidak mencantumkan uraian unsur dan kualifikasi delik secara tersurat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan tersebut yaitu upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.