UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP WARTAWAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAKrnrnProfesi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan juga menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk dapat melaksanakan mandat serta amanat tersebut maka perlu adanya pengembangan sebuah organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas juga anggota yang profesial. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan agar dapat mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan bertanggung jawab kepada publik. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, memilih lokasi Polres Pamekasan, Kantor PWI Cabang Jawa Timur dan Diskominfo untuk menggambarkan alur bagaimana efektivitas, peranan, kebijakan preventif, represif dan rehabilitatif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan pada saat melaksanakan profesi wartawan serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan penerapan kebijakan serta solusi yang akan diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum tetap dijalankan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang secara merata, dan kendala perlindungan sering kali terjadi terkadang dari kurangnya komunikasi antar instansi dan minimnya pengetahuan masyarakat akan aturan yang telah ada. Bentuk penanggulangan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan di kota pamekasan telah menggunakan beberapa macam cara untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dimasa mendatang yaitu meliputi kebijakan preventif, kebijakan represif dan kebijakan rehabilitatif, ketiga upaya tersebut dilakukan untuk mencegah dan memberikan efek jera serta untuk dapat mengembalikan jati diri atau pemulihan terhadap pelaku dan korban kekerasanrnKata Kunci : Wartawan – Perlindungan Hukum