IMPLEMENTASI SANKSI WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS SPM PAMEKASAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 129/DSN- MUI/VII/2019

Salah satu pembiayaan yang paling best seller di PT. BPRS SPM Pamekasan adalah pembiayaan jual beli atau murabahah, karena paling mudah dan dianggap paling bermanfaat untuk nasabah yang membutuhkan modal berupa barang tapi tidak mempunyai uang, Namun adakalanya dalam melakukan transaksi pembiayaan para pihak dihadapkan dengan adanya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yang merupakan resiko yang dialami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus ditangani demi mendapatkan keuntungan sesuai dengan akad awal dalam perjanjian seperti menerapkan pembayaran ganti rugi jika ada pihak yang melakukan wanprestasi. Penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah seperti BPRS menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam hal sanksi wanprestasi. Implementasi sanksi perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang adil dan memastikan kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 yang memberikan panduan yang jelas tentang penerapan sanksi wanprestasi dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan dalam menjawab sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan dan Perspektif Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan, sedangkan sumber data sekunder di dapatkan melalui mengutip literatur seperti arsip dokumen yang terkait dalam penelitian, catatan harian, buku-buku, peraturan otoritas jasa keuangan, terutama fatwa DSN MUI. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada tiga hal yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 dimana dalam praktiknya di PT. BPRS SPM Pamekasan dalam penerapan sanksinya tidak sepenuhnya menggunakan biaya ganti rugi, melainkan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti musyawarah, dan juga sanksi lelang agunan serta keseluruhan biaya lelang dibebankan kepada nasabah.