Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Likuidasi PT Bank Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pembubaran badan hukum perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS. Pasal 37 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 apabila menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan bank dapat membahayakan sistem perbankan. Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi. Yang menjadi permasalahan adalah setelah berlakunya UU LPS kewenangan membubarkan badan hukum bank dan likuidasi bank berada ditangan LPS. Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana peran RUPS pasca berlakunya UU LPS dan apabila ada pertentangan pengaturan kewenangan RUPS dalam likuidasi bank menurut UU LPS dengan UU PT dan UU Perbankan, maka peraturan mana yang dijadikan dasar hukum.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU LPS 2004, UU Perbankan 1998, UU PT 2007, UU BI 1999, PLPS Likuidasi 2011, PBI Penetapan Status dan Tindak Lanjut 2013. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum dan website terkait likuidasi bank.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran RUPS pasca berlakunya UU LPS dalam likuidasi menjadi nonaktif, dasar LPS dalam mengambil Peran RUPS karena LPS merupakan badan hukum publik dan adanya hubungan hukum antara LPS,bank dan nasabah penyimpan. Berdasarkan asas bahwaperaturan khusus menyampingkan peraturan umum maka aturan likuidasi bank yang berlaku adalah UU LPS.

Kata kunci: RUPS, Likuidasi, Bank.