TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_Abstract_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (116kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (170kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (356kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (294kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (52kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-26061-180111100048_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (59kB)
Abstract
ABSTRAKrn Fenomena covid-19 menjadi gejala kesehatan bagi masyarakat Indonesia di penghujung akhir tahun 2019 hingga saat ini. Pemerintah dengan berbagai upaya telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19. Masifnya angka penyebaran mendorong pemerintah untuk melakukan kewajiban vaksinasi dan pengobatan ringan secara merata disetiap daerah. Beberapa penyaluran obat-obatan diantaranya disediakan disetiap perusahaan berupa PT ataupun apotek agar dapat mempermudah akses masyarakat dalam mengkonsumsinya. Namun berbanding terbalik dengan realita, keinginan pemerintah untuk menjadikan masyarakat kembali pulih dihambat oleh salah satu PT ASA yang bertempat di Jakarta barat kalideres.rn Berdasarkan data yang dihimpun dari berita atau internet, bahwa PT. ASA melakukan aktivitas yang tidak mencerminkan semangat pemutusan rantai penyebaran covid-19, aktivitas yang dilakukan PT. ASA ialah melakukan penimbunan obat dalam skala yang besar. Hal ini justru berakibat fatal karena mempersulit akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan medisnya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan PT. ASA maka penulis teratrik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh apakah tindakan dari pihak penimbun merupakan bentuk pidana yang berimplikasi pada delik. Dengan menggunakan Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan badan pengawasan obat dan makanan nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik dan juga keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi corona virus 19 (covid 19). Secara tidak langsung akan memberikan pemahaman analisis pendekatan perundang-undangan untuk menemukan pelanggaran pidananya.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatf dengan pendekatan perundang-undangan yang sinkron terhadap peristiwa konkret dilapangan.rnKata kunci : Penimbunan obat, Pertanggungjawaban pidana, dan Korporasi
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM AHMAD ROMADON |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Penimbunan obat, Pertanggungjawaban pidana, dan Korporasi |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 15 Oct 2026 07:52 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:58 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/13118 |
