PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEMATIAN SESEORANG AKIBAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KARST KABUPATEN SUMENEP

Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah yang didominasi gugusan batu karst dengan potensi tinggi dilakukannya aktivitas pertambangan, terdapat 206 titik lokasi tambang dan hanya satu yang memiliki IUP Operasional Produksi izin resmi pertambangan di Kabupaten Sumenep. Beberapa peristiwa kematian seseorang terjadi akibat aktivitas pertambangan tanpa izin, namun penegakan hukum tidak dilakukan dan hingga kini pertambangan di wilayah tersebut masih beroperasi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui mengapa tidak dilakukakannya penegakan hukum terhadap kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin di kawasan karst Kabupaten Sumenep.rnSkripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan eksplanatori, menggunakan data primer, skunder (bahan hukum), dan tersier, dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap terhadap kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin di kawasan karst Kabupaten Sumenep karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dengan demikian, perlu dilakukannya penegakan hukum dengan menghentikan dan menutup lokasi pertambangan tanpa izin serta memberikan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mencegah potensi terjadinya lagi peristiwa kematian seseorang.