Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep

Tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, untuk itulah Negara mengatur hal ini di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik. Namun yang menjadi persoalan apakah penerapan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh Karena itu, penelitian untuk mengkaji Apakah implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah No. 8 Tahum 2020 Tentang Barang Milik Daerah telah sesuai dengan hukum Pertanahan Nasional dan Bagaimana upaya pemenuhan kewajiban hukum Pendaftaran Aset Pemerintah Kabupaten Sumenep.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dari data sekunder.rnHasil dari penelitian ini mengungkap bahwa Implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 telah sesuai dengan hukum pertanahan nasional yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan beberapa hambatan. Sehingga Upaya hukum mendaftarkan Barang Milik Daerah oleh BPPKAD Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan dengan pemenuhan kewajiban hukum terhadap pendaftaran aset Pemerintah Kabupaten Sumenep