Analisis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari APBD Kabupaten Bojonegoro

Negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan negara. Sebagai negara hukum perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 sebagai perwujudan peraturan daerah yang bertujuan sebagai payung hukum pelaksanaan alokasi bantuan keuangan kepada desa se-kabupaten Bojonegoro, namun dalam pembentukannya mencantumkan dalam konsideran yuridis mengingat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menarik untuk menganalisis peraturan bupati tersebut berdasarkan kesesuaian pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kepastian hukumnya dalam peraturan perundang-undangan.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.rnHasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan pada pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan. Dalam tahap pengharmonisasian penyusunan pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tidak menerapkan prinsip kecermatan dengan konsisten sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan prosedur pembentukan dan cacat formil, hal ini menyebabkan tidak memenuhi aspek kepastian hukum sebagai peraturan perundang-undangan.