Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Menangani Relokasi Pasar Kota Ke Pasar Wisata (Studi Kasus Pasar Kota Bojonegoro)

Pemerintahan merupakan bentuk organisasi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk menata tatanan wilayahnya. Dengan demikian pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provivnsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap bagian Pemerintah memiliki wenangnya untuk membentuk kebijakan untuk membuat daerah kekuasaannya agar sejahtera dari segi: ekonomi, pembangunan, serta tata ruang wilayah. Dalam penataan ruang wilayah terdapat penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) Provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan baru yaitu Relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan berdasar Perda (Peraturan Daerah) No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro. Sebagai pemerintahan yang bagus dapat diterapkan prinsip good governance (pemerintahan yang bagus), yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak menerapkan salah satu prinsip good governance pada mestinya, yaitu transparansi akan rencana dan pelaksanaannya. Sehingga pedagang yang akan direlokasi menolak karena tidak ada sosialisasi/musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait dilakukannya relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana prosedur pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada relokasi pasar kota ke pasar wisata? Bagaimana Pemerintah Daerah Bojonegoro menangani relokasi Pasar kota ke pasar wisata? Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun hasil terhadap penelitian ini, yaitu: prosedur yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan Evaluasi.