Implementasi Akad Bai’ul Wafa’ Pada Pembiayaan Konsumtif Perspektif KHES (Studi Kasus di KSPS BMT-UGT Sidogiri Capem Pakong)

Skripsi ini berjudul “Implementasi Akad Bai’ul Wafa’ Pada Pembiayaan Konsumtif Perspektif KHES di KSPS BMT-UGT Sidogiri Capem Pakong” Akad Bai’ul Wafa’ adalah akad dimana seseorang yang membutuhkan uang tunai pergi ke BMT dan menjual barangnya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta (membeli) kembali barang itu, dan pada praktiknya akad tersebut disertai dengan ijarah karena setelah itu barang yang sudah dibeli oleh pihak BMT disewakan kepada pihak nasabah atau orang yang menjual barangnya kepada pihak BMT.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, serta data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif.
Praktik Akad Bai’ul Wafa’ di BMT-UGT Sidogiri Capem Pakong dilakukan atas dasar pengajuan pembiayaan dari pihak nasabah kepada BMT Sidogiri Capem Pakong kemudian pihak BMT menentukan akad berupa pembelian barang dari pihak nasabah secara tunai yang selanjutnya barang tersebut disewakan kepada pihak nasabah untuk memperoleh keuntungan. Setelah akad sewa berakhir pihak nasabah membeli kembali barang yang telah dijual kepada pihak BMT sebelumnya. Praktik Akad Bai’ul Wafa’ di BMT-UGT Sidogiri Capem Pakong sesuai dengan KHES pasal 112 ayat 1 dan 2 tentang Bai’ Wafa’ yang menjelaskan bahwa jual beli yang bergantung pada hak penebusan bisa dibeli kembali oleh penjualnya dengan harga yang sama. Dalam Akad Bai’ul Wafa’ terdapat akad ijarah dan praktik ini sudah sesuai dengan KHES pasal 295 yang menyebutkan tentang rukun ijarah, serta pasal 307 yang menyebutkan ijarah bisa berupa uang atau benda lain berdasarkan kesepakatan dan pasal 315 dalam ijarah harus ditentukan harga serta satuan waktu yang disepakati misalnya 10 bulan.