KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF GREEN CONSTITUTION

Secara Normatif adanya pergeseran kewenangan dalam pengurusan tambang, membawa implikasi hukum yang sangat besar. Hal ini cukup terasa dalam sektor pertambangan pada Kawasan Kabupaten Sampang. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakannya untuk mengatur urusan wilayah pertambangan masih belum jelas konsepnya. Sehingga perlu disispkannya konsep Green Constitution pada kebijakan yang ditetapkan, supaya walaupun ada aktivitas pertambangan di Sampang masih tetap memberikan penjaminan pada kualitas lingkungannya. Adanya pergeseran kewenangan ini bukan berarti Pemerintah Daerah Sampang lepas kendali secara penuh, sebab hal ini akan berpengaruh pada kemaslahatan Masyarakat yang ada di Sampang.rnPenelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Dengan metode pendekatan norma sekaligus menggunakan pendekatan kasus.rnHasil daripada penelitian ini ialah dengan membuktikan bahwa dinamika pengaturan tambang yang ada di Sampang masih belum optimal mengatasi fenomena hukum tambang illegal. Adanya konsep Green Constituution memberikan gagasan muatan kebijakan yang seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.