PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK (STUDI KASUS PT. X MELALUI PENYELESAIAN MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA GRESIK)

Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang disebabkan suatu alasan tertentu. Dalam hal ini PT. X melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Namun menurut sudut pandang pekerja tidak melakukan pelanggaran bersifat mendesak tapi seharusnya mendapatkan peringatan saja. Perbedaan penafsiran pelanggaran bersifat mendesak antara pengusaha dan pekerja menimbulkan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada hak yang diperoleh pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak melalui penyelesaian mediasi di Dinas Tenaga Kerja Gresik. Serta bagaimana peran mediator hubungan industrial dalam tercapainya perjanjian bersama kedua pihak.rnMetode penelitian yang digunakan adalah empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta dengan melihat fakta di lapangan terkait kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Perbedaan penafsiran pelanggaran bersifat mendesak antara pengusaha dan pekerja sering terjadi di Dinas Tenaga Kerja Gresik. Perbedaan alasan tersebut akan berdampak pada hak yang akan diperoleh pekerja. Penyelesaian perselisihan PT. X dengan pekerja berakhir dalam kesepakatan perjanjian bersama yang kedua pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja dengan pihak pekerja memperoleh haknya berupa uang pesangon. Uang pesangon yang diberikan pengusaha kepada pekerja tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan disepakati oleh kedua pihak. Mediator hubungan industrial sangat berperan penting dalam perselisihan ini terutama dalam tercapainya perjanjian bersama sehingga perselisihan tidak sampai tahap pengadilan.