MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES BANGKALAN

ABSTRAKrnSebagaimana kita ketahui, kejahatan kekerasan maupun pelecehan seksual, cara perumusan dan pemberian sanksi pidananya sangat tergantung dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tahap formulasinya harus berorintasi kepada nilai yang dianut dalam suatu kehidupam masyarakat tertentu. Adapun kultur masyarakat Bangkalan yang agamis tidak cocok jika menganut yang namanya kebebasan seksual. Dengan kata lain aktivitas-aktivitas yang melibatkan seksualitas manusia dibatasi pada pasangan-pasangan yang telah kawin saja dan dalam kehidupan privat rumah tangga mereka, bukan kepuasan bersama dalam masyarakat seperti halnya yang dianut kebebasan seks.rnMetode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yurisdis Empiris, hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum untuk situasi ini, digunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Approach).rnSehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyelesaian kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum POLRES Bangkalan menggunakan model represif dan preventif, terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual menggunakan model penyelesaian represif dengan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas pencegahan yang dilakukan melakukan kegiatan edukasi mengenai kejahatan kekerasan seksual, kejahatan seksual melalui media sosial, dan menyuarakan terkait keberanian perempuan untuk melapor, baik itu ke Polisi atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang ada di kabupaten. Ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual POLRES Bangkalan dapat mendorong agar para korban lebih berani.rnrnKata kunci: kekerasan seksual, model penyelesaian, perempuan dan anak