HARMONISASI PENGATURAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK

ABSTRAKrnPajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya paksaan, pungutannya harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pengadilan pajak masih menjadi suatu problematika ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena kedudukan daripada pengadilan pajak itu sendiri. Permasalahan penelitian ini meliputi dinamika kedudukan pengadilan pajak di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya kejelasan terhadap kedudukan pengadilan pajak di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan Pertama, pengaturan pengadilan pajak diatur secara berbeda dengan dibentuknya UU HPP serta masih terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya Kedua, kedudukan pengadilan pajak dalam praktik ketatanegaraan Indonesia ialah masih belum jelas, meskipun ditinjau dari tolak ukur subyek dan obyek.rnKata Kunci : Pengaturan, Pajak, Perlindungan Hukum, Harmonisasi.