PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI BENGAWAN SOLO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 DI KABUPATEN BOJONEGORO

ABSTRAKrnrnPenambangan merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan untuk membuat Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 sebagai upaya dalam mengendalikan kegiatan pertambangan di wilayah sungai. Maraknya pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bojonegoro sangat memprihatinkan karena menimbulkan kerusakan pada lingkungan sehingga perlu dilakukan penegakan hukum untuk meminimalisir dampak pertambangan pasir ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro.rnDi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke objeknya yaitu masyarakat untuk mendalami kepastian hukum yang ada dan dijalani di dalam masyarakat secara nyata yang merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian secara empiris mendapatkan pemahaman hukum serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dari data yang diperoleh menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.rnHasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam masyarakat Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan perda yang telah dibuat karena pelaku usaha pertambangan pasir tidak melakukan izin yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.Berbagai upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menurunkan angka pertambangan pasir ilegal namun masih berjalan tidak efektif.rnKata Kunci : Pertambangan-ilegal-izin-implementasi-penegakan hukum