PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku Kekerasan Seksual hanya penjeraan yang seberat-beratnya, tidak ada bentuk perlindungan dan keuntungan yang diperoleh dari pemidanaan terhadap pelaku. Pemidanaan terhadap pelaku juga harus bersifat dan memberikan perlindungan terhadap korban dan juga anak yang lahir dari kekerasan seksual, sehingga tidak untuk dimohonkan untuk mendapatkan perlindungan. Anak yang lahir dari kekerasan seksual harus diberikan Restitusi dan Ganti Rugi sebagai bentuk pidana tambahan yang diberikan pada pelaku selain pidana pokok penjeraan yang seberat-beratnya. Dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual hanya dalam bentuk penjeraan, tidak ada sanksi pidana tambahan yang dapat memberikan keuntungan dan perlindungan terhadap korban dan anak yang lahir dari kekerasan seksual, hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, sehingga dalam kasus kekerasan seksual Hakim dapat memutuskan dan menentukan sanksi pidana tambahan yang ikut dalam pidana pokok yang dijatuhkan pada pelaku. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari kekerasan seksual ditinjau dari perspektif pemidanaan terhadap pelaku.rnJenis penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian bahwa anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual harus mendapatkan Restitusi atau Ganti Rugi dari pelaku, serta mendapatkan pemulihan status anak, pengakuan status hukum anak dan rehabilitasi mental serta medis. Negara juga turut bertanggungjawab atas perlindungan anak yang lahir dari kekerasan seksual karena Negara telah gagal memberikan perlindunga terhadap warga negaranya. Biaya anak dalam hal kebutuhan hidup, perawat medis, kebutuhan pendidikan dan rehalibitasi terkait dengan kesehatan mental psikologis dan kejiwaan serta dalam lingkungan korban.