KETIDAKTEPATAN KUALIFIKASI SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK LBP (LUHUT BINSAR PANJAITAN)

ABSTRAKrnrnDalam kasus yang baru-baru ini sedang terjadi. Konflik antara pihak Haris Azhar dan Fatia sebagai aktivis HAM yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang telah dilaporkan oleh pihak Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) akibat dari unggahan video dalam kanal YouTube Haris Azhar yang berisi diskusi terkait kajian cepat tentang permasalahan pertambangan yang ada di wilayah Papua. Video tersebut diunggah, atas dasar kecurigaan campur tangan oleh pejabat Pemerintahan yang ikut bermain dalam bisnis tambang. Perbedaan sudut pandang mengenai penafsiran dari masing-masing pihak, baik dari pihak Haris Azhar dan Fatia, maupun pihak LBP, yang mana kedua pihak tersebut saling membenarkan diri. Apakah kemudian dengan disandangnya status sebagai tersangka oleh Haris Azhar dan Fatia yang berlatarbelakang sebagai aktivis HAM, lantas menjadikan hal tersebut telah tepat jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta melihat aturan dalam KUHP Pasal 310 ayat (3). Apakah dalam kasus tersbut memiliki indikasi tindakan SLAPP, hingga kemudian telah adil secara hukum menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan, yakni pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah benar ketepatan pengkualifikasian perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia dalam kasus pencemaran nama baik LBP. Dalam hal tersebut, seharusnya perlu adanya tambahan konsep aturan dalam penanganan kasus serupa agar dikemudian hari masyarakat tidak takut untuk melakukan hal yang ditujukan sebagai suatu pembelaan terhadap lingkungan hidup yang baik dengan ancaman pelaporan atas pencemaran nama baik, namun tetap dilakukan dengan cara-cara yang tidak menyinggung pihak-pihak terkait.rnKata kunci : Tersangka – Pencemaran Nama Baik – Ketepatan Pengkualifikasian