IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023- 2025 TERHADAP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

Kabupaten Pamekasan memiliki lima puluh satu potensi, potensi tersebutrndapat dibangun sebagai sektor pariwisata dan membutuhkan regulasi yangrnmendukung pembangunan sektor pariwisata tersebut. Sedangkan KabupatenrnPamekasan baru menetapkan regulasi terkait pariwisata pada tahun 2015 yakni,rnPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Danrnrekreasi yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019rnTentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 TentangrnPenyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Namun kedua regulasi yang telahrnditetapkan tidak lengkap karena belum mencakup pengelolaan daya tarik wisata,rnkawasan strategis, dan pemasaran destinasi. Permasalahan dalam penelitian inirnmeliputi bagaimana pengaturan kegiatan pariwisata di Kabupaten Pamekasan danrnApakah Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan yang lebihrntinggi.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PengaturanrnKegiatan Pariwisata di Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui danrnmenganalisis adannya ketidaksesuaian pengaturan dalam Peraturan DaerahrnKabupaten Pamekasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.rnJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapunrnpendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan danrnpendekatan konsep.rnHasil Penelitian menunjukan bahwa pertama, pengaturan kegiatanrnpariwisata di Kabupaten pamekasan ditetapkan melalui tiga regulasi salah satunyarnialah Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk PembangunanrnKepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025 dengan tujuan bahwa pengaturanrnkegiatan pariwisata di kabupaten pamekasan mengatur lebih rinci dikarenakanrnperaturan daerah sebelumnya tidak lengkap; kedua meskipun setelah ditetapkanrnRippar-Kab Tahun 2023, masih belum mencakup aspek penting yang telahrnditetapkan di peraturan diatasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahunrn2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-rn2025, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang PedomanrnPenyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi danrnKabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017rntentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahunrn2017-2032, yakni terkait penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidangrnpariwisata dan periode penetapan yang seharusnya lima belas sampai dengan duarnpuluh lima tahun, hal tersebut tentu berimplikasi hukum terhadap pembangunanrnkepariwisataan di Kabupaten Pamekasan.