PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DI TAMAN REKREASI KOTA KABUPATEN BANGKALAN

Pengembangan pariwisata memiliki peran penting dalamrnpembangunan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan, sertarnpeningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wisata dirnBangkalan, khususnya Taman Rekreasi Kota (TRK), belum maksimal.rnFasilitas yang tidak memadai dan kurang terawat menyebabkan penurunanrnjumlah pengunjung, yang tidak sesuai dengan Pasal 10 Perda KabupatenrnBangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata yangrnmenegaskan perlunya pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu danrnberkelanjutan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah, Bagaimanarnkebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata dirntaman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan dan Apa faktor – faktorrnpenghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata dirntaman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintahrndaerah dalam pengembangan daya tarik wisata di Taman Rekreasi Kota danrnmengetahui penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan dayarntarik wisata di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan. Jenis Penelitianrnialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studirnkasus dan pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama DinasrnKebudayaan dan Pariwisata telah mengupayakan pengembangan TamanrnRekreasi Kota melalui berbagai kebijakan seperti pembuatan panggung danrnpenyelenggaraan event, namun sejak tahun 2020 terjadi penurunan jumlahrnpengunjung yang berdampak pada tidak terpeliharanya sarana, prasarana,rndan wahana. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf d PerdarnKabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020, yang menegaskan pentingnyarnpembangunan prasarana dan fasilitas dalam pengembangan destinasirnpariwisata kabupaten; kedua, Faktor utama yang menghambat pengelolaanrnTaman Rekreasi Kota oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnyarnbidang pariwisata, adalah ketiadaan anggaran, sehingga optimalisasirnpengelolaan dan perawatan tidak dapat dilakukan. Hal ini tidak sesuairndengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perbup Bangkalan Nomor 30 Tahun 2022,rnyang menugaskan Bidang Destinasi Pariwisata untuk merencanakan,rnmelaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasirnkegiatan pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten.